Inilah kabar terbaru terkait status Mohamed Adel, mantan wali Kepulauan Meranti, Riau yang baru-baru ini ditangkap dalam penyelidikan over the top (OTT) oleh Otoritas Pemberantasan Korupsi (KPK).

Investigasi baru-baru ini mengungkapkan bahwa kantor pemerintah Kabupaten Meranti Bank Riau digadaikan.

Kantor pemerintah itu dijadikan jaminan sebesar Rp 100 miliar yang sebelumnya dipinjam Pemkab Meranti untuk membangun beberapa sarana infrastruktur.

Hal itu dibenarkan Gubernur Sementara (sabuk) Kepulauan Meranti, Asmar.

Tak hanya itu, Mohamad Adel menggadaikan mess pelayanan PUPR Kabupaten Miranti.

“Yang menjadi kendala adalah kerancuan antara Dinas PUPR Meranti dan kantor wali amanat.”

“Aset konstruksi tersebut dijadikan jaminan pinjaman Bank Riau Kepri senilai Rp 100 miliar,” kata Asmar seperti dilansir .

Hanya Rp 59 miliar, atau 59% dari Rp 100 miliar, yang dibelanjakan.

Uang itu digunakan untuk membangun infrastruktur jalan Mirante.

Asmar juga mengatakan bangunan itu digadaikan tahun lalu.

“Kemarin diambil cicilan untuk tahun 2022, tapi yang keluar hanya 59% atau Rp 59 miliar,” kata Asmar.

Asmar juga mengatakan, cicilan utang yang baru saja dibayar mencapai Rp 12 miliar.

Dalam gadai aset daerah itu, Pemkab Meranti harus membayar cicilan bulanan Rp 3,4 miliar.

Asmar berkata, “Kami harus membayar Rp 3,4 miliar setiap bulan.

Asmar saat ini menghentikan semua aktivitas fisik dan non fisik yang aktif.

“Saya belum dilelang, mau dilelang, sudah dilelang, atau sudah menghentikan semua kegiatan fisik yang sudah berlangsung. Saya akan evaluasi kembali dengan harapan tidak ada masalah ke depannya. ,” jelasnya. .

Setelah itu, dia akan mengevaluasi program mana yang harus diprioritaskan.

“Jadi kita perlu mengevaluasinya agar kita bisa mengukur program mana yang diprioritaskan agar tidak mengganggu kebutuhan belanja harian dan amanat kita,” katanya.

Tanggapan dari Presiden Republik Demokratik Rakyat Riau

Eddy A. Mohamed Yateem, Anggota DPR RI Riau juga angkat bicara.

Dia mengaku kaget mendengar soal jaminan aset bank itu.

“Ini sangat gila,” kata Eddie.

Dia mengakui, aneh mengapa bank ingin memberikan pinjaman besar dengan dukungan pejabat publik.

“Saya minta badan hukum juga mengusut masalah ini. Apa yang melatarbelakangi keinginan bank menyuntikkan uang? Ini harus dibuka ke publik,” kata Ketua Komisi I DPRD Riau.